Kades Bakaran Batu, Batangkuis dan Babinkantibmas tinjau galian fiber optik di desa tersebut.
Metro7News.com, Batangkuis - Pekerjaan pemasangan kabel bawah tanah (Fiber Optik), yang berada di Desa Bakaran Batu Dusun I, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, menuai protes warga. Protes yang dilakukan warga dikarenakan pekerjaan yang ditinggalkan pihak kontraktor terkesan mengabaikan kondisi lingkungan sekitar.
Menanggapi keluhan dan protes warga terhadap pekerjaan Fiber Optik diwilayah tersebut, Kades Bakaranbatu mengintruksikan jajarannya yang didampingi Babinkamtibmas desa, Serma Prianto untuk melihat langsung kondisi yang dikeluhkan oleh warganya, Selasa (04/05/2021).
Berdasarkan hasil temuan dilokasi, terlihat pekerjaan tersebut diindikasikan belum pada tahap penyelesaian dan ditinggalkan oleh pihak kontraktor. Sementara waktu, diduga ditemukan pekerjaan ini telah menyalahi aturan.
Juga pekerjaan ini telah merugikan warga sekitar, yang mana diarea galian fiber optik yang ada didalam drainase desa, oleh pihak kontraktor telah ditutup yang membuat meluapnya air parit. Bahkan sisa galian tanah tersebut di timbun didalam drainase tersebut.
Kades Bakaran Batu, Tono Sutejo, mengatakan bahwa pihak pemerintahan desa tidak mengetahui siapa kontraktor pekerjaan tersebut, dan kabel apa yang ditanam.
"Kita tidak mengetahui, siapa kontraktornya dan pemasangan kabel apa itu, karena mereka tidak ada melapor ke desa,”jelas Tono saat awak media mengkonfirmasinya.
Terpisah, Muslim Susanto selaku Wakil BPD Desa Bakaran Batu sangat menyayangkan tindakan kontraktor yang meninggalkan pekerjaan begitu saja tanpa memperbaiki drainase terlebih dahulu.
"Sangat disayangkan, pekerjaan kabel optik dari pihak kontraktor ditinggalkan begitu saja, dampaknya sangat jelas bukan memperbaiki malah merusak, akibatnya warga yang dirugikan, air meluap sehingga rumah warga menjadi banjir,”kesal muslim.
Dijelaskannya lagi, bahwa kontraktor sama sekali tidak ada ijin ke pemdes ini, kita tidak tau mau kemana menegur kontraktornya, plang pekerjaan saja tidak ada, kita minta sebelum pekerjaan dimulai lagi pihak kontraktor harus jelaskan ini ke pemerintahan desa,”pungkas Muslim mengakhiri. (FA)