 |
| Massa Guru honorer peserta seleksi PPPK 2023 di depan gerbang utama Rumdis Bupati Madina, Jum'at (29/12/23). |
Metro7news.com|Madina - Sebagai bentuk upaya perjuangan memastikan Bupati Madina menjalankan hasil rekomendasi DPRD Madina, massa Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 yang dinyatakan tak lulus dalam pengumuman, pada Jum'at (22/12/23) lalu. Akhirnya, massa Guru PPPK, Jum’at (29/12/23) pagi mendatangi rumah dinas (Rumdis) bupati.
Kedatangan massa Guru tersebut untuk meminta tandatangan atas surat rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Madina terkait pembatalan seleksi SKTT nomor : 175/365/DPRD/2023, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para guru, BKPSDM dan Disdik Madina. Kamis (28/12/23) kemarin.
“Kami datang dengan damai ke rumah dinas bupati untuk meminta tandatangan agar surat rekomendasi DPRD Madina terkait pembatalan seleksi SKTT di setujui," terang salah seorang massa aksi Guru kepada wartawan.
Sebelumnya, massa aksi Guru PPPK yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan surat pengumuman nomor : 810/2642/BKPSDM/2023, juga telah melakukan aksi damai ke Gedung DPRD Madina, kantor bupati dan rumah dinasnya.
Namun pagi ini, kedatangan massa aksi damai para Guru hanya ingin menandatangani surat rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Madina yang berisikan 3 poin yakni :
1. Meminta kepada saudara (Bupati Madina) untuk membatalkan nilai SKTT, agar kembali ke nilai CAT.
2. Mengevaluasi hasil pengumuman seleksi PPPK guru tahun 2023. Apabila ada peserta yang mal administrasi agar di diskualifikasi.
3. Terjadinya kekisruhan akibat tidak profesional kepala dinas pendidikan dan kepala BKPSDM oleh karena itu agar dicopot dari jabatannya, paling lama 7 (tujuh) hari semenjak rekomendasi ini di keluarkan.
Hingga berita ini ditayangkan, massa Guru masih melakukan aksi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP didepan rumah dinas bupati. Dan Bupati Madina, HM Ja’far Sukhairi Nasution belum ada terlihat menemui massa aksi.
(MSU)