 |
| Terlihat dalam Rakor di Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Taput, bejejer mobil dinas pejabat dari kabupaten tersebut, parahnya awak media dilarang meliput. |
Metro7news.com|Tarutung - Ada-ada saja kelakuan aparatur negara ini, masak media dilarang meliput acara rapat koordinasi (Rakor) di Kecamatan Pahae, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kamis (11/01/24) semalam.
Saat awak media sampai dilokasi pertemuan, petugas Satpol PP dan Sekcam Pahae melarang awak media meliput kegiatan tersebut. Ketika di pertanyakan kepada petugas Satpol PP mengenai pelarangan peliputan, mereka mengarahkan kepada salah seorang pegawai ASN.
Dan beliau mengatakan, sahalion unang majolo mangaliput hamu masiantusan majolo hita (Kalau kali ini janganlah dulu diliput pertemuan ini mengertilah dulu kalian).
Saat kami pertanyakan kembali apa judul pertemuan tersebut, beliau juga tidak tau rapat apa yang sedang berlangsung tersebut.
Saat berlangsung debat dengan petugas yang menghalangi tugas awak media, tiba-tiba Sekcam Pahae Julu berinisial Lumban Gaol mengatakan, bahwa rapat ini adalah Rakor internal Kecamatan Pahae Julu yang tidak bisa diliput oleh awak media manapun.
Kemudian, awak media menanyakan kepada Sekcam siapa saja peserta rapat dan siapa yang menghadiri dari kabupaten beliau tidak dapat menjawab.
Amatan awak media dilapangan, Rakor tersebut di hadiri oleh Kadis Sosial, Kadis Pendidikan, Kabag Tapem dan juga diduga dihadiri oleh Sekda Taput terlihat dengan adanya plat mobil yang terparkir di lokasi rapat tersebut.
Saat salah seorang pejabat kabupaten yang datang dipertanyakan mengenai judul dan agenda rapat tersebut, beliau mengatakan saya ngga tahu karena saya kesini sebagai undangan.
"Saya kurang tahu rapat apa ini, karena saya datang kesini hanya sebagai undangan," ujar salah seorang pejabat Kabupaten Taput.
Informasi yang diterima awak media dari masyarakat Kecamatan Pahae, dia mengatakan, rapat itu terkesan ada unsur politik, dimana ada arahan untuk memenangkan salah satu calon Presiden dan Caleg dari salah satu Partai.
Hal tersebut diperkuat oleh salah seorang mantan kepala unit sekolah berdasarkan pengalaman mereka pada saat menjabat sebagai kepala sekolah, mereka juga dipaksa menjadi tim sukses untuk memenangkan salah satu calon Presiden dan Caleg partai tertentu pada Pemilu nanti.
"Tidak ada lagi kebebasan memilih untuk ASN di Kabupaten Tapanuli Utara untuk menentukan pilihannya, tergantung siapa penguasa saat ini," ungkap mantan kepala unit tersebut.
(BS)