 |
| Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Subulussalam meminta kepada APH setempat, untuk mengusut oknum yang diduga memintai sejumlah uang dari para Geuchik (Kepala Kampong), mengatasnamakan wartawan. |
Metro7news.com|Subulussalam - Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Subulussalam meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) setempat, untuk mengusut oknum yang diduga memintai sejumlah uang dari para Geuchik (Kepala Kampong) mengatasnamakan wartawan.
Hal tersebut, disampaikan Ketua Pengurus Daerah (PD) IWO, Kota Subulussalam melalui Sekretarisnya, Juliadi, Jum'at (09/02/24).
Juliadi menilai, tindakan oknum tersebut sangat memalukan nama lembaga wartawan, apa lagi mengatasnamakan lembaga PWI dan PWO serta LSM.
"Ini tidak mungkin terjadi, siapa yang sudah melakukan tindakan yang memalukan ini. Kami wartawan Subulussalam tidak terima, kami meminta APH agar segera mengusut oknum tersebut," sampainya.
Mencuatnya kabar miring tersebut bersumber dari adanya foto chattingan WhatsApp salah seorang oknum kepala desa yang melakukan kutipan dana pada akhir Tahun 2023 silam.
Foto chattingan WhatsApp tersebut pun beredar di sosial media (Sosmed) group WhatsApp daerah setempat.
Disitu jelas menuliskan agar para Kades Sekecamatan Sultan Daulat menyerahkan iuran sebesar seribu dalam kata sandi, untuk kenyamanan dan keamanan para Kades di setiap kampong, dan uang itu kemudian akan disetor ke PWI, PWO dan LSM.
"Saya baru komunikasi dengan Ketua PWI Kota Subulussalam, bahwa kabar tersebut merupakan pencatutan nama lembaganya, di akui pihaknya tidak pernah melakukan hal tersebut," ujar Sekretaris IWO Subulussalam, Juliadi.
Disamping itu, lanjutnya, pencatutan nama lembaga wartawan tersebut merupakan tindakan tidak menyenangkan dan hanya kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Jelas, ini merupakan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mencatut nama PWI, PWO dan LSM. Sementara, LSM LP Tipikor Nusantara Kota Subulussalam juga mengakui tidak pernah melakukan hal itu," cetusnya.
Disamping itu, Juliadi pun berharap agar Kades yang ditujukan itu dapat di periksa, agar oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, dapat di tindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Ini jelas melanggar kaidah jurnalistik, kita berharap kepada APH dapat segera memeriksa Kades tersebut," pungkasnya.
(Amdan Harahap)