 |
| Salah seorang aktivis menguburkan dirinya di depan Gedung DPRD Tanjungbalai, karena aksi demo mereka terkait korupsi dana hibah di Poltan Tanjungbalai tidak mendapat respon dari Anggota DPRD. |
Metro7news.com|Tanjungbalai - Dewan satuan aktivis nusantara (D.Sanatra) Kota Tanjungbalai menggelar aksi demonstrasi terkait dugaan korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD Tanjungbalai TA 2022 senilai 2,8 miliar rupiah yang digelontorkan kepada Politeknik Tanjungbalai (Poltan).
Koordinator aksi D.Sanatra, Andrian Sulin mengatakan, dugaan korupsi terhadap dana hibah Poltan tersebut terindikasi dengan minimnya kuantitas mahasiswa dan kualitas lembaga pendidikan yang dibangun pada 2008 silam tersebut.
Andrian Sulin juga memaparkan, pihaknya menduga telah terjadi mark up secara besar-besaran terhadap realisasi dana hibah yang dipergunakan untuk pembayaran listrik, air, alat tulis kantor, wifi, biaya perawatan gedung dan pembayaran gaji dosen. Padahal hingga saat ini hanya ada 75 orang mahasiswa yang menuntut ilmu di perguruan tinggi tersebut.
"Aksi yang kami gelar hari ini bertujuan untuk menyelamatkan Politeknik Tanjungbalai dari oknum-oknum yang rakus. Bayangkan saja, betapa mubadzirnya hibah 2,8 miliar hanya untuk mengurusi 75 mahasiswa," ucapnya ditengah aksi, Kamis (28/03/24).
Selain melakukan aksi di depan Dinas Pendidikan, massa aktivis juga melakukan aksi di depan Gedung DPRD Tanjungbalai. Sesampainya di DPRD, tak satupun anggota Dewan yang terlihat menyambut kedatangan para aktivis. Hal itu pun membuat massa aktivis geram dan melakukan aksi teatrikal dengan menanam diri.
Mahmudin, SP salah seorang aktivis meminta agar rekan-rekannya menguburkannya tepat di depan Gedung DPRD Tanjungbalai. Tak ayal, aksi itu pun menarik perhatian warga yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai.
Faisal Rambe, salah satu aktivis yang ikut berorasi mengatakan, aksi kubur diri yang dilakukan itu sebagai simbol matinya demokrasi di Kota Tanjungbalai, akibat tak satupun anggota Dewan yang bersedia mendengarkan keluhan masyarakat terkait kebobrokan pengelolaan keuangan di Poltan.
Setelah hampir satu jam dikubur, akhirnya Teddi Erwin, Anggota Komisi C DPRD Tanjungbalai menemui para aktivis dan segera membongkar tanah yang mengubur tubuh Mahmudin, SP.
Sesaat kemudian, seluruh aktivis diminta masuk ke Aula Paripurna DPRD untuk bertemu dengan sejumlah Anggota Komisi C DPRD Tanjungbalai yang terdiri dari Teddi Erwin, Neni Kosasih, Mas Budi Panjaitan dan Martin Chaniago.
Dalam pertemuan itu, Komisi C DPRD rencananya akan memanggil seluruh pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sesegera mungkin akan dilaksanakan.
"Kami sendiri selama ini sudah berulang kali memanggil pihak Politeknik, kami juga meminta agar mereka melaporkan realisasi anggaran dana hibah yang setiap tahunnya mereka terima. Namun sampai hari ini semua itu tak pernah mereka penuhi," kata Teddi Erwin.
Ditempat sama, Ketua Komisi C DPRD Tanjungbalai Martin Chaniago juga mengungkapkan kekesalannya terhadap management Poltan yang menurutnya masih jauh dari harapan. Bahkan, ada satu program studi atau prodi yang gagal dilaksanakan, yakni prodi Rekayasa Komputer yang seharusnya telah ada di tahun ini.
"Kemarin sudah ada 15 mahasiswa yang mendaftar dalam prodi rekayasa komputer itu, namun akhirnya harus dipindahkan ke prodi lain. Kita juga belum tau, kenapa itu bisa terjadi, makanya kita akan segera panggil mereka," ucap Martin.
(ds)