APDESI Gelar Rapat Umum dan Konsolidasi Pemerintahan Gampong Se-Aceh Tahun 2024

APDESI Gelar Rapat Umum dan Konsolidasi Pemerintahan Gampong Se-Aceh Tahun 2024

Sabtu, 20 April 2024

APDESI mengelar rapat umum dan konsolidasi pemerintahan gampong se-Aceh yang digelar di Banda Aceh (doc-ist)

Metro7news.com|Banda Aceh - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar rapat umum dan konsolidasi pemerintahan gampong se-Aceh. Acara tersebut di gelar di Banda Aceh, Jum'at (19/04/24).


Sesuai dengan undangan yang dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aceh kepada seluruh DPC APDESI di kabupaten/ kota seluruh Provinsi Aceh, dengan Nomor 017/DPD/APDESI-ACEH/IV/2024. Perihal undangan audiensi dan rapat umum Gampong Aceh.


Undangan tersebut dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 15 April 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APDESI Aceh, Muksalmina, dan Sekretaris, Saiful Isky.


Dalam isi surat undangan tersebut menyatakan, bahwa DPD APDESI Aceh mengadakan audiensi dengan DPR Aceh dan Pemerintahan Aceh serta melaksanakan kegiatan rapat umum Gampong Aceh dalam rangka penguatan barisan pemerintahan gampong.


Pertama, memastikan implementasi perubahan kedua undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dapat dijalankan di Aceh.


Kedua, memastikan kejelasan agenda perubahan undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh berkaitan dengan materi pengaturan gampong agar dapat menyesuaikan substansi pengaturannya sesuai dengan undang-undang desa.


ketiga, meminta alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar minimal 10 persen diperuntukkan untuk gampong di Provinsi Aceh dalam revisi undang-undang Pemerintahan Aceh. Demikian isi surat undangan tersebut.


Kepala Bidang APDESI Aceh Singkil, Anwar mengatakan, bahwa tuntutan yang kami sampaikan kepada Pemerintah Aceh dan juga DPR Aceh yakni menyamakan persepsi untuk jabatan kepala desa selama 8 tahun dua priode, kemudian dana DOKA yang 10 persen dialokasikan untuk desa.


"Alhamdulillah dalam operasi kita sampaikan dari dua tuntutan tersebut pihak Pemerintah Aceh dan DPRA Aceh akan membahas apa yang menjadi tuntutan kita semoga ini terlaksana secepat mungkin," kata Anwar kepada metro 7news.com, Sabtu (20/04/24)


(jhonwer manik)