 |
| Gerakan Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (GEMPA-SU) dalam aksinya unjuk rasanya meminta Kemenkumham Sumut mencopot Kakanim Medan, Belawan, dan Pematangsiantar terkait TPPO. |
Metro7news.com|Medan - Gerakan Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (GEMPA-SU) geram dengan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di beberapa Kantor Imigrasi di Sumatera Utara, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar.
Dugaan TPPO ini terungkap melalui investigasi dan pengumpulan bukti oleh GEMPA-SU, termasuk pengakuan korban di media sosial.
"Kami menduga telah terjadi manipulasi data dalam penerbitan paspor, pembiaran keberangkatan TKI ilegal, dan pungutan liar hingga puluhan juta rupiah," ungkap penanggungjawab GEMPA-SU, Ahmad Fauzi Hasibuan dalam orasinya di depan Kanwil Kemenkumham SU, Selasa (23/07/24).
Parahnya lagi, ucap Fauzi, oknum pegawai imigrasi diduga bersekongkol dengan calo TKI untuk melancarkan aksi jahat ini. Hal ini tentu mencoreng nama baik Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan merugikan masyarakat.
Dalam orasinya itu, Fauzi meminta Kemenkumham membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum pegawai di tiga kantor imigrasi dalam TPPO. Kemudian meminta Kanwil Kemenkumham Sumut mereformasi birokrasi di Kantor Imigrasi yang terindikasi terlibat TPPO, termasuk mencopot dan memberhentikan Kakanim yang dinilai gagal dalam kepemimpinannya.
"Kami berikan waktu kepada Kemenkumham menindaklanjuti laporan kami ini. Jika kurun waktu satu minggu tidak ada perkembangan, maka akan kamu gelar aksi yang lebih besar. Kami juga akan membuat laporan ke Polda Sumatera Utara, agar oknum petugas, calo, dan agen TKI ilegal segera diproses hukum," ujar Fauzi.
Fauzi meminta Polda Sumut mendalami dan menyelidiki kasus TPPO ini dengan serius dan menindak tegas para pelaku, baik calo maupun oknum pegawai yang terlibat.
GEMPA-SU menegaskan komitmennya untuk terus memantau kinerja Kanwil Kemenkumham Sumut dan mendorong reformasi birokrasi di jajaran imigrasi demi menciptakan pelayanan yang bersih dan bebas dari TPPO.
Kabid Imigrasi Kemenkumham Sumut, Imam S yang menerima pengunjukrasa menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi para demonstran.
(ds)