 |
| Rahmad Afandi, Ketua IPPMAN Aceh (foto koleksi). |
Metro7news.com|Madina - Terkait penetapan tersangka EEL dalam perkara penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 terkesan dipaksakan, dimana pemangku kebijakan dalam membuat keputusan kelulusan tidak diikut sertakan sebagai tersangka, sehingga menuai kontroversi.
Pada dasarnya, masalah ini hadir ketika pemerintah Kabupaten Madina menerbitkan kebijakan berupa seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT).
Akibatnya, kejanggalan pun bermunculan, dimana nilai-nilai yang semulanya baik menjadi buruk dan sebaliknya yang semula buruk menjadi baik.
Demikian disampaikan Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Madina (IPPMAN) Langsa Aceh, Rahmat Afandy menanggapi, dan saat ini ramainya kelompok yang menyuarakan terkait dugaan tersangka Ketua DPRD Madina, EEL dalam kasus dugaan suap PPPK Madina 2023 yang hingga saat ini belum ditahan Polda Sumut, Senin (16/09/24) malam.
Belakangan ini, kata Rahmad, disinyalir ada pihak yang mencoba mericuhkan situasi dengan menyudutkan Ketua DPRD Madina EEL.
Seperti yang telah diketahui khalayak umum, bahwa DPRD tidak memiliki wewenang atau apapun dalam seleksi PPPK Madina Tahun 2023.
Akan tetapi sambungnya, ada pihak yang mencoba mempolitisasi persoalan ini untuk mendiskreditkan Ketua DPRD Madina periode 2019-2024, EEL menjadi sebuah pertanyaan.
“Atas kepentingan apa sebenarnya serangan tersebut selalu diarahkan kepada EEL," ujar Rahmad penuh tanya.
Imbuhnya lagi, hal ini menjadi semakin janggal mengingat penyebab dari penetapan tersangka dari Polda Sumut kepada beliau masih menjadi pertanyaan.
Maka dari itu, adalah sesuatu yang bijaksana apabila Polda Sumut melakukan atau menerapkan SP3 terhadap kasus ini.
Dikarenakan tambahnya, secara regulasi DPRD Madina terkhususnya Ketua DPRD Madina tidak memiliki hak dan wewenang dalam mengatur penyeleksian PPPK Kabupaten Madina tahun 2023.
(MSU)