Metro7news.com|Jakarta - Ramainya postingan negatif di media sosial yang dibuat oleh Jaksa Jovi Andrea Bachtiar membuat Kejaksaan Agung angkat bicara. Kejaksaan Agung RI melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum kepada media, Kamis (14/11/24) memberikan penjelasan terkait hal tersebut.
Menurut Harli Siregar, ada dua persoalan yang dihadapi oleh Jaksa Jovi, yakni perkara pidana dan hukuman disiplin PNS. Perbuatan ini bersifat personal antara Jovi dengan korban dan tidak terkait dengan institusi, namun Jovi menggunakan issu soal mobil dinas Kajari.
Dari dua persoalan itu, kini perkara atas nama Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, SH sebagai terdakwa sedang bergulir di PN Tapanuli Selatan.
Bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Jaksa Jovi sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap saudari Nella Marsella seorang PNS di Kejari Tapanuli Selatan.
Lebih jauh Harli menyebutkan, pada 14 Mei 2024, Jaksa Jovi memposting unggahan yang bermuatan kata-kata tidak senonoh dengan menuduh korban menggunakan mobil dinas Kajari Tapsel untuk berhubungan badan atau bersetubuh dengan pacar korban di instagramnya. Padahal semua itu hanya rekayasa dan akal-akalan Jaksa Jovi semata
Kemudian pada tanggal 19 Juni 2024 kembali memposting sebanyak 6 postingan di tiktok yang juga menyerang kehormatan korban Nella Marsella. Dalam kurun waktu itu yang bersangkutan tidak pernah meminta maaf kepada korban dan korban pun merasa malu karena dilecehkan kemudian melaporkan Jovi ke Polres Tapsel.
Ketika status Jaksa Jovi dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari statusnya sebagai PNS berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Masih menurut Harli, selain melakukan tindak pidana ITE, Jaksa Jovi juga telah diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat karena selama 29 hari secara akumulasi tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah/jelas.
Perbuatan Jovi tersebut bertentangan dengan pasal 15 jo pasal 4 huruf f jo Pasal 11 ayat (2) huruf d angka (3) Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
.
Kejaksaan sendiri selama ini sudah melakukan upaya pembinaan dan mediasi tetapi Jovi justru selalu mengalihkan issu dengan topik-topik lain di media sosial seolah-olah dirinya adalah pendekar hukum dan kebenaran. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas juga disertakan screenshot postingan yang bersangkutan terhadap korban Nella Marsella.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Dr. Harli Siregar juga meminta agar masyarakat harus melihat kasus ini secara utuh dan tidak sepotong-sepotong seperti yang diunggah Jovi Andrea Bachtiar di media sosial.
"Kejaksaan tidak pernah melakukan kriminalisasi terhadap pegawainya, dirinya sendirilah yang mengkriminalisasikan diri karena perbuatannya. Jovi juga mencoba membelokkan issu yang ada dari apa yang sebenarnya terjadi, sehingga pendapat masyarakat menjadi terpecah di sosial media," ungkapnya.
(ds)