Saparuddin Haji Pertanyakan Hati Nurani Pemerintah Kabupaten Madina, Abaikan Hak Guru dan ASN

Saparuddin Haji Pertanyakan Hati Nurani Pemerintah Kabupaten Madina, Abaikan Hak Guru dan ASN

Rabu, 06 November 2024

Saparuddin Haji Lubis, Tokoh Masyarakat Kabupaten Madina.

Metro7news.com|Madina - Diperkirakan empat bulan terakhir ini, guru-guru SD dan SMP di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) belum menerima gaji. Pernyataan ini di ungkapkan beberapa guru sambil bincang di salah satu kantin sekolah yang di Kecamatan Panyabungan.


Dan berdasarkan keterangan, mereka adalah guru-guru bahagian dari korban rekrutmen PPPK yang kecewa karena nilai mereka termasuk nilai tinggi dengan jumlah 556. Sementara, kawan guru lainnya jauh di bawah dengan nilai 450 dalam artinya nilai dari CAT BKN. Namun dengan datangnya nilai SKTT, sehingga mereka menjadi korban.


Lalu, berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan ada sejumlah Guru PPPK Tahun 2022 yang bertugas di daerah T3 (Terisolir, Terdalam, Terluar) yang non sertifikasi belum menerima tambahan penghasilan (Tamsil) mulai dari Bulan Januari 2024.


Menanggapi hal itu, Tokoh Masyarakat Kabupaten Madina, Saparuddin Haji kepada wartawan, Rabu (06/11/2024) merasa heran dan mempertanyakan mengapa sampai para pendidik itu menerima perlakukan demikian.


”Bila hal itu benar, dimana hati nurani pemerintah. Para guru itu juga manusia. Punya kehidupan dan tanggungjawab keluarga,”ungkap Saparuddin Haji yang akrab disapa Akong tersebut.


Belum lagi sambungnya, Saparuddin Haji juga mendengar selintingan di warung bahwa ASN juga sebagian ada yang belum menerima gaji.


”Kalau sudah begini, hak mereka dikemanakan," tanyanya kesal.


Sebutnya lagi, harusnya terkait hal seperti ini menjadi prioritas pemerintah setempat untuk menyelesaikannya. Jangan pula menjadi polemik ditengah masyarakat.


Mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Madina ini pun meminta kepada DPRD Madina untuk segera memanggil instansi terkait guna penyelesaian hal yang jelas dan sangat urgen ini.


”Selaku pengawasan, anggaran dan legislasi DPRD Madina harus menjadikan ini agenda penting untuk segera dituntaskan agar terjawab semua keresahan pada ASN dan guru-guru di Kabupaten Madina," pungkasnya. 


(MSU)