Victim 61 Minta DPRD Terpilih Punya Daya Dobrak Pemerataan Pembangunan

Victim 61 Minta DPRD Terpilih Punya Daya Dobrak Pemerataan Pembangunan

Sabtu, 02 November 2024

PembinaVictim61 Saat ditemui wartawan di sekretariatnya, Sabtu (02/11/24)

Metro7news.com|Tanjungbalai - Lembaga Victim 61 meminta agar DPRD Kota Tanjungbalai maupun DPRD Provinsi Dapil Sumut V yang baru terpilih dapat memiliki daya dobrak guna mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di Kota Tanjungbalai.


Edi Hasibuan, Pembina Victim 61 kepada media, Sabtu (02/11/24) di sekretariatnya mengatakan, bahwa masyarakat Kota Tanjungbalai menantikan aksi nyata yang dilakukan oleh para Anggota DPRD dalam percepatan dan pemerataan pembangunan.



Menurutnya, infrastruktur wewenang Pemprov Sumut yang ada di Kota Tanjungbalai masih minim perhatian dari para Anggota Dewan maupun Pemprov Sumut sendiri. Dirinya mencontohkan, ruas jalan provinsi di ujung Jalan Arteri, tepatnya di lintasan kereta api atau Mesjid Menara Lima yang hingga kini masih belum juga mendapat perhatian dari Pemprov Sumut.


Selain itu, perawatan terhadap jembatan Sei Silo yang mengalami kerusakan aspal pada sambungan jembatan, hingga kini juga tidak menjadi perhatian pelaksana pekerjaan ruas jalan nasional. 


"Anggota dewan, baik kota maupun Dapil Sumut V tak bisa diam aja, mana marwah mereka. Apa iya, kita mau tertinggal dari daerah lain, atau tetangga kita ? Lihat di Asahan, semua jalur perlintasan kereta api dibuat rapi," ungkapnya.


Edi Hasibuan yang akrab disapa Ulam Raja itu berharap agar anggota DPRD Dapil Sumut V terpilih dapat lebih peka dan punya ambisi untuk meningkatkan pembangunan Kota Tanjungbalai sebagai kota pesisir yang lebih maju. 


"Kami akan terus mengawal kebijakan para anggota dewan hingga lima tahun ke depan, ini penting untuk kita dorong secara kontinyu, agar daerah kita tidak kalah dengan daerah lain," katanya.


Masih menurutnya, dalam waktu dekat, Victim 61 akan menyurati DPRD Sumut untuk segera memanggil dan melakukan rapat dengan pemangku kebijakan terhadap infrastruktur Pemprovsu maupun nasional yang bertugas di Kota Tanjungbalai.


"Kita akan segera surati DPRD Sumut untuk memanggil Kepala UPT PUTR yang berwenang terhadap infrastruktur jalan provinsi maupun nasional. Harusnya kita semua merasa resah dengan minimnya perhatian dan sikap sepele mereka terhadap Kota Tanjungbalai ini," tutupnya. 


Kepala UPT Dinas PUTR Provsu Wilayah Tanjungbalai-Asahan, Zico Hutabarat, ST.,MT yang dikonfirmasi wartawan via selulernya, masih enggan memberi jawaban. Sama halnya dengan Zico, pelaksana perawatan Jalan Nasional Wilayah Tanjungbalai Asahan bermarga Purba, saat dihubungi juga tak ingin menjawab. 


(ds)