 |
| Sarjan Pasaribu selaku PPK pada Dinkes Madina bersama Kadis PKB, Elfi Maryani keluar dari Gedung Kejatisu, Selasa (17/12/24). |
Metro7news.com|Medan - Terlihat sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina), berada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) guna memenuhi panggilan dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) terkait klarifikasi tentang penggunaan anggaran percepatan penanganan stunting Tahun Anggaran 2022-2023 lalu.
Terpantau, Selasa (17/12/24), sekira pukul 12.33 WIB, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Madina, Elfi Maryani bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Madina, Sarjan Pasaribu saat keluar dari Gedung Kejati Sumut menuju Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Informasinya, kedua pejabat Pemkab Madina itu keluar untuk istirahat.
Dan hasil pantauan, pada pukul 13.51 WIB, PPK Dinas Kesehatan Madina, Sarjan Pasaribu kembali memasuki Kantor Kejati Sumut. Selang beberapa menit disusul Kadis PPKB Madina, Elfi Maryani juga kembali memasuki Kantor Adhyaksa tersebut pada pukul 14.00 WIB.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Adre W Ginting saat dikonfirmasi awak media membenarkan informasi tersebut.
"Terinformasi ke Seksi Penkum dari Bidang Pidsus, ada dilakukan klarifikasi kepada ASN dari Pemkab Madina," kata Adre kepada media, Selasa (17/12/24) sekira pukul 12.45 WIB.
Klarifikasi kata Adre bertujuan untuk melakukan pengembangan informasi kepada pihak terkait, dalam hal ini PPK kegiatan.
Lebih lanjut, Adre menyampaikan, bahwa klarifikasi yang dilakukan kejaksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanganan stunting Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Mandailing Natal.
Adre tidak menjelaskan siapa saja yang dimintai keterangan karena masih tahap klarifikasi
"Nantinya apabila ada informasi dari tim bidang terkait akan kita sampaikan ya teman teman," tegasnya.
(MSU/TIM)