 |
| Aktivitas PETI sebabkan beralihnya lahan pertanian menjadi lahan tambang ilegal, Selasa (14/01/25). |
Metro7news.com|Madina - Mewujudkan swasembada pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional merupakan salah satu program utama Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, namun di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) program ketahanan pangan nasional terancam akan gagal total, khususnya di Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Batang Natal.
Kuat dugaan, gagalnya program ketahanan pangan di Kabupaten Madina dipicu maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) yang melakukan aktivitas operasi penambangan dengan merusak alam sehingga terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke lahan penambangan ilegal.
Walaupun kerusakan alam dan beralih fungsinya lahan pertanian ke areal penambangan ilegal dengan nyata dapat dilihat, namun kegiatan aktivitas operasi PETI di Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Batang Natal serta wilayah lainnya di Kabupaten Mandailing Natal masih terkesan dibiarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap kegiatan ilegal tersebut.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh, SH., SIK yang dikonfirmasi, Selasa (14/01/25) guna mempertanyakan tanggapan terkait semakin maraknya aktivitas operasi PETI di Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Batang Natal, hingga berita ini di kirim ke Redaksi, belum memberikan jawaban.
Sebelumnya, Direktur Yayasan Ekosistem Batang Gadis (YEBG), M. Nuh Nasution, SH menyampaikan agar Polres Madina jangan pernah bosan melakukan penindakan terhadap pelaku PETI yang telah nyata melakukan pengerusakan lingkungan sehingga menyebabkan beralih fungsinya lahan pertanian menjadi lahan penambangan ilegal, bahkan mengakibatkan Sungai Batang Gadis dan Sungai Batang Natal tercemar limbah penambangan.
"Kita berharap Polres Madina jangan pernah bosan melakukan penindakan terhadap pelaku PETI, yang nyata-nyata telah melakukan perusakan lingkungan yang mengakibatkan beralihnya lahan pertanian ke lahan tambang ilegal," ungkap Direktur YEBG, M. Nuh Nasution, SH.
(MSU)